Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa mereka yang tidak memiliki dana besar tidak berpeluang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
“Buat apa berdemokrasi kalau yang menang yang beruang? Kalau yang menentukan yang memiliki modal, buat apa? Artinya pemerintahan itu berbunyi, dari rakyat, oleh yang punya uang dan untuk yang phnya uang,” ungkapnya.
Ini bukan kali pertama Cak Imin menyampaikan ide serupa. Pada Januari 2023, Cak Imin juga mengemukakan usulan serupa.
“Fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama, jadi Pilkada tidak ada (pemilihan) gubernur, jadi hanya (pemilihan kepala daerah) kabupaten/kota,” katanya pada tanggal 30 Januari lalu.
“PKB sih mengusulkan pemilihan langsung hanya pilpres dan pilbup, pilkota. Pilgub tidak lagi karena melelahkan, kalau perlu nanti gubernur pun enggak ada suatu hari karena enggak terlalu fungsional di dalam jejaring pemerintahan, banyak sekali evaluasi,” tandasnya pada waktu itu. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
