Desa, kata dia, membutuhkan data presisi untuk mengintegrasikan kebijakan dan program di berbagai level pemerintahan.
Selama ini, pemerintah desa dan kelurahan masih bergantung pada data profil dari Kementerian Dalam Negeri serta monografi dan data potensi desa. Namun, data tersebut kerap dianggap tidak relevan dengan kondisi faktual di lapangan. Karena itu, data desa presisi dinilai sebagai solusi yang lebih menjanjikan.
Pendekatan ini memanfaatkan teknologi drone, citra satelit, sistem informasi geografis (SIG), serta pendataan partisipatif.
Uji coba telah dilakukan di Kecamatan Muaragembong, Bojongmangu, dan Kelurahan Sertajaya, Cikarang Timur. Hasilnya menunjukkan pendataan lebih detail dan akurat.
