Di sisi lain, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kementerian Keuangan, Diah Dwi Utami, memaparkan bahwa 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dialokasikan untuk sektor pendidikan.
Porsi tersebut diprioritaskan untuk berbagai program, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS, hingga renovasi sarana pendidikan.
“Dengan total anggaran pendidikan dari 2009-2024, di mana dominan utamanya untuk mendukung pendidikan dasar dan menengah kewenangan pemerintah daerah (termasuk gaji guru),” ujar Diah, seperti tertulis dalam rilis Kemendikbudristek.
Selain revitalisasi, anggaran pendidikan juga diarahkan untuk penguatan kompetensi guru, pembangunan sekolah unggulan, peningkatan kualitas vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri, penanaman nilai moderasi beragama, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini membuka peluang baru bagi sekolah swasta yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan fasilitas, untuk turut menikmati akses bantuan pemerintah secara lebih transparan dan terukur. (tik)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
