“Tidak memungkinkan untuk menyetujui seluruhnya karena kebutuhan dana yang sangat besar. Jika moratorium dicabut, pemekaran wilayah akan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas,” jelasnya.
Pemekaran Daerah Belum Jadi Fokus Utama
Bima menambahkan bahwa pencabutan moratorium dan persetujuan CDPOB masih memerlukan waktu. Saat ini, Kemendagri lebih memprioritaskan revisi Undang-Undang Pilkada sebagai fokus utama pada tahun mendatang.
“Proses analisis dan kajian desain besar ini masih berlangsung. Kami juga fokus pada revisi UU Pilkada yang menjadi agenda prioritas di tahun depan,” terangnya.
Selain itu, pengambilan keputusan terkait DOB juga bergantung pada ketersediaan anggaran. Saat ini, Kemendagri sedang berupaya melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi biaya perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, dan belanja lainnya.
