JABARNEWS | CIANJUR – Pasca ditangkap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar oleh KPK secara OTT, Rabu (12/12/2018), bakal segera digantikan wakilnya Herman Suherman. Herman secara otomatis jadi Plt Bupati Cianjur setelah Irvan ditetapkan sebagai tersangka dan dinonaktifkan sebagai Bupati.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan, roda pemerintahan harus tetap jalan maka sesegera mungkin wakil bupati menjadi Plt Bupati agar pemerintah Cianjur tetap stabil di samping kasus korupsi yang menimpa orang nomor satu di Cianjur itu terus berjalan.
“Agar roda pemerintahan di Cianjur tetap berjalan, maka sesuai aturan, Wakil Bupati Cianjur otomatis menjadi Plt (Pelaksana Tugas Bupati),” kata Iwa, Kamis (13/12/2018).
Penunjukkan Wakil Bupati Cianjur menjadi Plt Bupati Cianjur sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai aturan tersebut, manakala kepala daerah menjalani proses hukum, maka jabatannya diemban oleh wakil kepala daerah. “Jadi, ini bersifat otomatis sesuai aturan,” ujarnya.
Proses penunjukan Herman Suherman sebagai Plt Bupati Cianjur secara resmi akan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang akan diberikan kepada Gubernur Jabar. “Selanjutnya SK akan diserahkan langsung kepada Plt bersangkutan. Sementara ini, kami masih menunggu surat tersebut,” katanya.
Dituturkan Iwa, pihaknya mengaku sangat prihatin atas terulangnya kejadian OTT kepala daerah oleh KPK di Jabar. Awalnya, Iwa berharap, OTT Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra oleh KPK beberapa waktu lalu menjadi kasus terakhir.
“Harapan kami sih terakhir, ternyata terjadi lagi di Kabupaten Cianjur,” ucapnya.
Kasus OTT kepala daerah oleh KPK di Jabar untuk kesekian kalinya itu dinilainya sebagai pelajaran pahit sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh aparatur pemerintahan di Jabar, agar selalu menegakkan integritas. “Ini adalah pelajaran bagi semua aparat negara agar tetap bekerja sesuai koridor, dan selalu menegakkan integritas,” tuturnya.
Sementara itu DPRD Jawa Barat meminta semua pihak kompak melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi pasalnya tiga kepala daerah dalam kurun waktu yang hanya sekitar tiga bulan tertangkap OTT KPK. “Berarti, kalau begini (terus terulang), perlu upaya pencegahan dini,” kata Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi di Bandung.
Menurut Ineu, jangan hanya mengandalkan pihak KPK atau penegak hukum lainnya. Ia juga meminta semua pihak di Jabar kompak melakukan upaya pencegahan tersebut. “Kalau langkah (pencegahan) ini berjalan, ke depan akan makin tertib,” ujar dia.
Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah. Selain itu, penguatan sistem sebagai modal penting untuk mencegah kasus korupsi kembali terulang di Jabar.
“Sistem harus ada, tapi SDM-nya juga harus siap melaksanakan sistem itu. Pencegahan itu semuanya harus bergerak,” ujarnya.
Ineu menambahkan, sejumlah wilayah rawan korupsi juga perlu mendapat perhatian khusus, seperti dalam proses perizinan hingga proses mutasi jabatan, termasuk penggunaan anggaran di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), seperti kasus yang menjerat Irvan Rivano Muchtar yang diduga memotong anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
“Seperti yang saya sampaikan barusan, pencegahan perlu ditingkatkan karena banyak juga wilayah rawan korupsi,” tuturnya. (Abh)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
