JABARNEWS | KAB. BANDUNG – Mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 23 Tahun 2017, pemerintah daerah (pemda) berhak mendapatkan bonus produksi panas bumi (geo thermal). Bonus tersebut ditujukan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat yang tinggal di area potensi panas bumi.
Namun Bupati Bandung, H Dadang M. Naser menilai, perlu adanya regulasi dan dukungan kepada pemerintah daerah untuk lebih merasakan hasil dari pengusahaan potensi yang ada. Keuntungan dari kepemilikan energi panas bumi, baru dirasakan masyarakat dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan bonus.
“Kami ingin pusat melibatkan pemda dalam kepemilikan saham 5 persen atas kekayaan alam geo thermal. Kalau untuk energi gas alam dan minyak bumi kan daerah lain sudah dapat 5 persen saham, sedangkan dalam UU tidak diatur untuk geo thermal ini,” ungkap bupati.
Terlebih, potensi geo thermal di Kabupaten Bandung hampir mencapai 3.000 mega watt. Menurutnya Ini sangat memungkinkan perusahaan geo thermal yang sudah ada, untuk lebih mengembangkan eksplorasinya.
“Potensi yang bisa dihasilkan Geo Dipa ada di angka 400 mega watt, baru termanfaatkan 60 mega watt. Meskipun biaya eksplorasi listrik energi geo thermal ini lebih tinggi dari energi minyak dan gas, tapi biaya operasional dan biaya produksinya lebih rendah. Jadi, kami rasa tidak berlebihan jika pemda memiliki 5 persen saham dan selanjutnya diberikan hak untuk membeli saham,” imbuh Naser.
Selama ini, terang dia, penerimaan DBH dan bonus dari kekayaan alam geo thermal yang ada di Kabupaten Bandung, dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan bagi area sekitar wilayah kerja produksi geo thermal.
“Di wilayah Kamojang, Wayang, Windu, Darajat, Patuha dan Area Cibuni, kurang lebih 700 megawatt energi listrik yang dihasilkan perusahaan geo thermal di Kabupaten Bandung. DBH dan bonus yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, merupakan solusi atas keluhan warga yang tinggal di wilayah tersebut,” terangnya.
Makanya ia mengucapkan terima kasih atas Program CSR (Corporate Socical Responsibility) dan Community Development dari GDE, karena masyarakat dapat memperoleh manfaat secara langsung.
“Kami sangat berterima kasih kepada GDE melalui CSR dan Community Development, masyarakat di tiga desa yaitu Desa Panundaan, Sugihmukti dan Desa Alamendah sudah bisa merasakan manfaat listrik. Selain itu juga ada sekolah binaan, bantuan bagi siswa kurang mampu, infrastruktur, rumah ibadah, rumah tahfiz Qur’an, dan berbagai kegiatan sosial lainnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama GDE Riki Ibrahim menyebut empat program CSR dan Community Development, sudah dilakukan pihaknya sampai akhir tahun 2018. “GeoDipa Peduli, Hijau, Pintar dan GeoDipa Maju, kami persembahkan atas dasar kecintaan kami kepada masyarakat dimana kami beroperasi,” kata Riki Ibrahim.
Selain itu pengembangan ecopark, tengah dilakukan GDE Unit Patuha bersama warga setempat. “Kami tengah mengembangkan river tubing. Batu-batuan di sungai kami angkat bersama masyarakat, lalu kami jadikan tempat wisata. Itu juga akan kami lakukan di sungai-sungai lainnya, sehingga akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya pula.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, yang juga turut hadir pada kesempatan itu mengatakan, Kementerian Keuangan bersama Kementerian ESDM, mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mendiversifikasi sumber energi di Indonesia.
“Tidak hanya yang berasal dari non-renewable (tidak terbarukan) seperti dari batu bara, minyak dan gas tapi juga dari yang renewable (terbarukan). Energi geo thermal termasuk yang memiliki prospek paling besar,” kata Sri Mulyani.
Menurut Sri, Indonesia patut belajar dari negara yang pemanfaatan geo thermalnya sudah maju. “Kita patut dan jangan sungkan untuk belajar dari negara-negara yang sudah maju. Selandia Baru dan Islandia dulunya tidak punya sumber energi dan sangat bergantung pada minyak bumi. Kini mereka (kedua negara ini) sudah mengeksplor energi geo thermal sehingga perekonomiannya menjadi kuat,” pungkas Sri Mulyani. (Abh)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
