JABARNEWS | BANDUNG – Pada roadshow bis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertajuk ‘Jelajah Negeri, Bangun Anti Korupsi’. Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang mempromosikan kota Bandung. Pasalnya apa yang dilakukan Kota Bandung dalam masalah integritas sudah lebih bagus dibanding daerah lain.
“Ok mari Indonesia contoh Jawa barat contoh Bandung. Please Indonesia contoh Bandung please Indonesia contoh Jawa barat, jangan Cirebon dan bekasi maksudnya kasusnya kalau kota nya bagus,” imbuhnya Saut di Balai Kota Bandung, Selasa (29/10/2018).
Saut berharap kehadiran bis itu, tidak hanya kegiatan lalu pulang kemudian selesai. Namun sosialisasi korupsi keberbagai daerah itu menurutnya jalan panjang yang harus dilakukan.
Pada kesempatan itu, Saut pun mengapresiasi keinginan Gubernur Jabar mencopy bis tersebut.
“Kita berjalan terus berpindah-pindah, didalam berpindah-pindah itu akan ada banyak, filosofi nya itu dulu. Sehingga kalau pak gubernur ingin, tentunya nanti tinggal kehadiran KPK juga disitu. Karena apapun ceritanya kan ini nanti pendidikan dan penindakan juga. Dimana kita harus ubah kebiasan yang kita anggap biasa,” terang Saut.
Masih kata Saut untuk mencopy bis KPK ini tidak lah sulit.
“Sekali lagi kalau mau di copy kita siap membantu tinggal kita mendorong, teknologi gak canggih-canggih amat, bahkan bus bekas Jakarta-Bandung juga gpp, kalau mogok dia berhenti, kalau kepanasan dia berhenti sambil jelaskan korupsi, software nya sama kok tinggal AC yang diperbaiki agar anak-anak betah disana,” paparnya.
Gubernur Jabar Akan Copy Bis KPK
Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan ia hadir diacara tersebut sebagai dukungan luar biasa untuk KPK.
Menurutnya KPK tidak hanya penindakan dan operasi tangap tangan OTTsaja. Tetapi juga isu pencegahan, isu edukasi menjadi penting.
“Karena ini satu-satu ekosistem lah, karena ini perjalanan panjang bangsa kita menjadi bangsa yang integritas. Di level edukasi dan pencegahan saya lihat disini inovatif disukai dan penuh dengan konten bermanfaat tapi kalau cuma satu kan kebetulan jabar sendiri hampir 50 juta penduduknya 27 wilayahnya dan 600 kecamatan, saya kira tidak akan memadai kalau hanya mengandalkan instrumen fasilitas dari KPK maka 2019 kita akan bikin yang serupa tentunya atas ijin KPK dan kita keliling Jawa barat,” jelas Emil.
“Mudahan-mudahan lah saya mengawali tugas gubernur masih belajar bagaimana memetakan permasalahan termasuk juga permasalahan integritas Jabar. Say baru dilantik sudah banyak kasus kan begitu ya masih terkaget-kaget jadi belum banyak informasi, jadi jangan banyak tanya dulu hal yang belum saya tahu, karena itu wartwan jangan banyak tanya dulu,” paparnya.
Emil juga memohon dukungan untuk mencopy bis tersebut serta mengaku sudah komitmen denggan KPK sudah memetakan minimal 12 modus korupsi.
12 modus korupsi itu yakni mark up, jual beli jabatan, suap perijinan, down spec Proyek, fee proyek, kutipan kepada warga, kutipan kepada paksa kepada proyek, jual beli akses layanan, proyek fiktif, kutipan paksa bawahan, setoran paksa bawahan, potongan/fiktif hibah/bansos.
“Minimal dengan instrumen saber pungli lah, karena kami tidak ada KPK versi provinsi jadi perkuat instrumen inspektorat. Mohon ijin akan bersinergi di daerah melakukan penindakan di Jawa barat selama lima tahun kedepan, mudah-mudahan dan ini pesan kepada seluruh kepala daerah dan pejabat jangan main-main lagi soal integritas, teknologi sudah canggih, laporan masyarakat makin transparan dan mudah. Sudah lah kerja aja sesuai aturan,” pungkasnya. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
