Banjir Rancaekek, DPRD Jabar Dorong Pembongkaran Bangunan Kahatex

JABAR NEWS | BANDUNG – Berlarut-larutnya penanganan banjir di kawasan Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tak lepas dari sikap PT Kahatex yang dinilai belum peduli terhadap kepentingan umum.

Penilaian tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Gatot Tjahyono, menyoroti penanganan banjir yang tak kunjung selesai di kawasan tersebut.

Menurut dia, Komisi IV DPRD Jabar sudah menekan pihak Kahatex agar memahami persoalan yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Baca Juga:  Sambangi KPID DKI Jakarta, DPRD Jabar Bahas Pengawasan Penyiaran

“Banjir itu kan penyebab utamanya saluran air yang tertutup bangunan kahatex, seharusnya Kahatex peduli, jangan mau asik sendiri,” ungkap Gatot di Bandung, Senin (13/03/2017).

Terlebih, lanjut Gatot, saluran air yang tertutup bangunan Kahatex tersebut merupakan asset milik Negara. Sehingga, mau tak mau, Kahatex harus membongkarnya hingga tuntas.

“Memang saya dengar mereka (PT Kahatex) sudah mulai membongkar, tapi seharusnya tuntas hingga air benar-benar mengalir lancar, tidak tersumbat, dan tumpah ke badan jalan,” paparnya.

Baca Juga:  Kantin Sekolah Jadi Tempat Pelajar Bertemu Prajurit TNI

Pihaknya juga mendorong Pemprov Jabar terus mengawal sikap Kahatex dalam membuktikan janjinya membongkar seluruh bangunan yang menutupi saluran air tersebut.

“Bahkan, bila perlu, Pemprov Jabar ajukan gugatan hukum lagi biar benar-benar didengar. Hal itu sekaligus menjadi bukti ketegasan Pemprov dalam menangani persoalan tersebut,” tegasnya.

Lebih jauh Gatot menyebutkan, kemacetan di kawasan tersebut sebenarnya bukan hanya disebabkan banjir. Sebab, banyak persoalan lain yang menjadi pemicunya, mulai keberadaan pedagang kaki lima (PKL) hingga lalu lalang karyawan pabrik yang berdiri di sepanjang jalan nasional tersebut. Karena itu, diperlukan sinergitas di antara pihak terkait, yakni pemerintah pusat, provinsi, dan Pemerintah Kabupateng Subang dan Bandung.

Baca Juga:  DPRD Jabar Terima Delegasi Study National Assembly Laos

“Di sini perlunya kerja sama. Misalnya, Pemkab Sumedang dan Bandung menangani persoalan PKL-nya, provinsi mengawasi pembongkaran saluran airnya, dan pusat mengatasi kemacetannya,” papar Gatot. (Red)

Jabar News | Berita Jawa Barat