JABARNEWS | JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Partai Gerindra tak masuk kabinet kerja jilid II Joko Widodo. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, seyogyanya Jokowi tak perlu mengajak Gerindra masuk dalam kabinetnya. Pasalnya kata Hidayat, Jokowi telah diusung oleh banyak partai politik.
“Ini kan agak aneh ya, Pak Jokowi dulu hanya menang 4 persen. Gak pakai narik-narik. Sekarang menang 10 persen, kenapa pakai narik-narik yang lain gitu lho,” ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Menurut Hidayat, resiko partai yang kalah Pemilu ialah berada di luar kabinet. Jangan sampai bergabungnya Gerindra ke kabinet akan menimbulkan kehebohan, terutama dari barisan partai politik pendukung Jokowi.
“Demokrasi itu ada yang menang dan ada yang kalah. Yang kalah tidak perlu ditarik-tarik malah kemudian menimbulkan kehebohan-kehebohan,” jelasnya.
Hidayat menegaskan, bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintahan justru mengurangi jatah menteri dari parpol di koalisi pendukung Jokowi. Untuk itu, Jokowi harus bijak memberikan jatah kepada masing-masing parpol pendukungnya.
“Sudah lah, Pak Jokowi memuaskan dan memberikan maksimal hak daripada partai-partai pendukung. Dan yang tidak menang ya sudah, berada di luar kabinet dan itu konstitusional,” katanya.
Sebelumnya, juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, kalau Gerindra belum menentukan pilihan apakah bergabung dengan koalisi pemerintah. Sebab, Prabowo belum tentukan sikap, begitu pula dengan Jokowi.
“Belum ada pernyataan terang dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo dari awal mengatakan, kami siap jadi oposisi atau bahasa kami mitra kritis, atau kami siap jadi mitra pemerintah,” terang Dahnil.
Apabila Gerinda masuk ke kabinet, Dahnil menegaskan semua bergantung pada kebutuhan Jokowi. Prabowo siap membantu Kepala Negara, dengan memberikan konsep pembangunan yang dibutuhkan pemerintah lima tahun ke depan. (Odo)
