JABARNEWS | CIAMIS – Ketua Komisi I (Bidang Pemerintahan) DPRD Kabupaten Ciamis menilai bahwa wacana aturan tidak boleh memakai cadar dilingkungan ASN merupakan pengekangan terhadap hak kewajiban warga negara dalam melaksanakan kewajiban agamanya dengan sesuai UUD 1945.
“Dalam hal ini pemerintah tidak perlu mengatur hal yang terlalu jauh,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Ciamis, Ade Amran kepada Jabarnews di Kantor DPRD Ciamis, Senin (04/11/19).
Ade Amran menerangkan, Menteri Agama harusnya lebih fokus bagaimana kinerja yang selama ini banyak yang perlu dibenahi, seperti tentang dana umat dan service haji.
“Di Kementrian Agama kan masih banyak yang perlu dibenahi, terlalu aneh kalau Menteri Agama mengejar hal-hal yang sensitif dan menimbulkan masalah,” ujarnya.
Menurut Ade, jika dilihat dari sudut pandang Syariat Islam, kita harus menghargai teman-teman yang mengambil pandangan paham Fiqihnya, cadar merupakan bagian dari menyempurnakan menutup aurat.
“Kan kasihan, kalau Kementrian Agama sendiri yang identik ada umat agama Islam disitu ngurusin itu, kan aneh. Memakai cadar dan celana cingkrang jangan sampai terlalu jauh dikaitkan dengan radikalisme,” tuturnya.
Saya berharap, Kementrian yang baru dan formasi menteri yang baru tidak lagi mencari-cari polemik mengurus hal-hal yang sensitif bagi umat Islam yang notabene mayoritas di negeri kita.
“Masih banyak PR yang harus dibenahi untuk bangsa ini, dari pada mengurusi tentang cadar dan celana cingkrang,” pungkasnya. (CR1)
