JABARNEWS | BANDUNG – Gubenur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak punya hak untuk mengambil kebijakan lockdown Jawa Barat di tengah wabah virus corona. Pasalnya, kebijak lockdown merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
“Saya kira itu kewenangan pemerintah pusat, kita akan mengikuti dan tidak akan mendahului,” kata Emil, sapaan akrabnya, di Command Center, Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (16/3/2020).
Emil mengatakan, suatu wilayah dilakukan lockdown mesti dengan parameter yang jelas. Terlebih, Jabar merupakan provinsi dengan wilayah yang luas dan berbeda dengan Jakarta yang memiliki luas wilayah tidak terlalu besar namun jumlah pasien yang dinyatakan positif lebih banyak.
“Ya jabar ini kan ada 27 daerah, jadi keputusan membatasi istilah lockdown skala kota itu harus ada ukuran yang jelas. Mayoritas yang diumumkan di Jakarta, dengan jumlah banyak tapi area kecil. Kalau untuk Jawa Barat masih aman terkendali,” tegasnya.
Karenanya, Emil memastikan, sejauh ini wilayah Jabar masih dalam kondisi yang aman dan terkendali sehingga wacana mengenai lockdown masih terlalu dini.
“Maka dengan data ini kita bisa kelihatan apakah terkendali atau tidak terkendali karena selama ini jumlah titik merah atau positifnya kurang lebih di update,” tandasnya. (Rnu)
