JABARNEWS | BANDUNG – Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat, Zaki Hilmi meminta KPU untuk mengawasi pengadaan logistik. Pasalnya, ada empat permasalahan yang sering terjadi di tahapan pendistribusian logistik.
Adapun permasalahannya sebegai berikut; keterlambatan proses pengadaan logistik, kualitas dari logistik, ketidaktepatan jumlah distribusi, dan keamanan dalam proses pendistribusian logistik.
Dia mengatakan, pengadaan logistik sering menuai permasalahan pada pelaksanaannya. Bercermin pada pesta demokrasi di tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan pendistribusian logistik di daerah-daerah tertentu.
“Empat permasalahan tersebut menjadi hal yang krusial, karena pada pelaksanaannya tak jarang ditemui,” kata Zaki di Bandung, Kamis (29/10/2020).
Dia menyebut, ketika logistik telah disiapkan jauh hari sebelum pelaksanaan pilkada, seharusnya permasalahan tersebut tidak ditemukan lagi. Setidaknya, lanjut Zaki, penyelenggara mampu meminimalisasi, sehingga pendistribusian logistik tidak menyita waktu.
“KPU harus memperhatikan ke 4 poin ini, karena akan mempengaruhi kualitas dari pesta demokrasi di Jabar,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar Divisi Logistik, Nina Yuningsih menjelaskan, pihaknya tak menampik permasalahan tersebut.
Namun, sambung dia, pihaknya pun terus membenahi dan mengarahkan delapan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada agar permasalahan tersebut ditemukan kembali.
“Saya mengakui memang empat permasalahan itu masih di temukan selama ini, tapi sejumlah upaya pun terus kami lakukan agar logistik untuk pilkada 2020 dapat terlaksana sebagai mana mestinya,” tutupnya. (RNU)
