JABARNEWS | PURWAKARTA – Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang masuk pada formasi 2019 tak sebanding dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun di 2020. Kondisi ini akan berlanjut sampai pada puncaknya tahun 2022.
Menurut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Purwakarta, Asep Supriatna, permasalahan krisis ASN bukan saja terjadi di Purwakarta melainkan kabupaten/kota lainnya bahkan kementerian pun ada.
Dirinya menyebut memang telah ada skema dari pemerintah pusat sebesar 30-70 persen, yakni 30 persen CPNS dan 70 persennya P3K (tenaga kontrak), sehingga 100 persennya dihitung bersamaan jumlah pensiun pada tahun itu.
“P3K kebijakan pengganjian, tunjangan, dan lainnya setara ASN dan ditanggung pusat dahulu. Sedangkan ASN kan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Nah, ini kesulitan bagi kami sebab APBD kami tak kuat jika harus menanggungnya,” ungkap Asep, pada Selasa (29/12/2020).
Namun, Asep pun mengatakan ada angin segar yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait adanya juklak juknis sejuta tenaga pendidik atau guru. Sampai saat ini, kata Asep, pihaknya tengah menunggu juklak juknis tersebut.
“Seleksi dan gaji ditanggung pemerintah pusat. Kami sekarang kekurangan pengajar sekitar 2.500 orang untuk ASN,” paparnya.
Terkait ASN yang pensiun, Asep mengatakan bahwa melihat dari grafik mulai 2019, 2020, 2021 dan 2022 mencapai 500 orang yang purnabakti dan sebagian besarnya ialah guru.
“Beruntung pada formasi CPNS 2019 bupati meminta kuota untuk guru sebanyak 93 persen. Karena kondisinya ya kami kekurangan. Jadi, idealnya ke depan mesti seimbang yang keluar dan masuk atau justru harus banyak yang masuk daripada keluar,” tungkasnya.
Penulis: Gigin Ginanjar
