JABARNEWS | BANDUNG – Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menghentikan kebijakan impor beras. Hal tersebut menyusul Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso yang menyatakan Indonesia tak akan lagi mengimpor beras pada tahun 2021 ini.
“Saya mendukung langkah Pak Buwas yang menolak impor beras. Ya, masa cadangan beras di dalam negeri masih ratusan ribu ton. Lantas pemerintah mau mengimpor beras lagi. Bahkan, sebaliknya Pak Jokowi segera menghentikan kebijakan impor beras,” kata Rahmat, Selasa (16/3/2021).
Dia mengungkapkan, upaya impor dari pemerintah tidak akan menaikan tingkat ekonomi masyarakat. Tetapi, lanjut dia, malah mematikan para petani yang berasnya dipastikan tidak bisa tersalurkan dan tidak terjual.
“Pastinya para petani akan kelimpungan. Beras hasil panen mereka tidak ada yang menampung karena nantinya pemerintah akan sibuk mengelola beras impor. Jadinya ‘kan beras hasil petani akan terabaikan. Padahal, seharusnya yang diutamakan adalah beras hasil dari para petani kita,” ungkap Ketua Panca Marga (PPM) Jabar ini.
Rahmat menyebut, impor beras akan semakin menyulitkan ekonomi rakyat, khususnya akan berimbas kepada para petani. Diprediksi, jika pemerintah tetap menjalankan kebijakan impor beras, harga gabah dari petani akan mengalami penurunan drastis.
“Berdasarkan data, Bulog pada 7 Maret 2021 lalu, memiliki stok beras sebesar 869.151 ton, yang terdiri dari stok komersial sebesar 25.828 ton dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton,” tuturnya.
Rahmat menjelaskan bahwa berdasarkan hasil komunikasi pihaknya dengan DPR di Jakarta dan hasil pengumpulan data di lapangan, potensi produksi panen raya tahun 2021 sangat bagus prospeknya. Sehingga, seharusnya pemenuhan stok beras bisa cukup dengan menyerap produksi dalam negeri.
“Sekarang kita tengah musim panen. Diperkirakan, potensi luas panen saat ini mencapai 4,86 juta hektar atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektar dibandingkan waktu yang pada 2020 yang sebesar 3,84 juta hektar,” jelasnya.
Dengan kondisi seperti itu, Rahmat meminta pemerintah untuk memenuhi penyediaan sekaligus cadangan beras dengan menyerap beras dan gabah dari petani Indonesia, bukan dari luar negeri.
“Karena itu, sebaiknya Presiden Jokowi menghentikan kebijakan impor beras. Sebab, saya yakin hasil panen para petani kita akan mampu memenuhi kebutuhan stok beras di tanah air. Ya, kita kembali ke swasembada beras lah. Insya Allah kita mampu kalau betul-betul dilaksanakan,” tutupnya.
Untuk diketahui, Perum Bulog sendiri dikabarkan masih memiliki stok beras impor. Beras impor itu merupakan sisa dari pengadaan tahun 2018. Total pengadaan tahun 2018 sendiri sebetulnya sebanyak 1.785.450 ton beras dan masih tersisa 275.811 ton beras yang belum tersalurkan dari jumlah tersebut, 106.642 ton diantaranya merupakan beras turun mutu. (RNU)
