JABARNEWS | CIREBON – DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kurangnya anggaran pelayanan pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar Lina Ruslinawati mengatakan bahwa berdasarkan hasil kunjungan kerja di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan, pihaknya menyebut ada salah satu masalah yang perlu menjadi perhatian khusus yakni terkait fasilitas pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan.
Terlebih, Lina menilai, UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon tersebut hanya memiliki satu tugas pokok dan fungsi yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat penghasil hutan melalui kegiatan pelatihan pemberdayaan secara berkala.
“Intinya UPTD ini ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada beban keuangan, yang ada bagaimana untuk mengedukasi masyarakat yang memiliki kegiatan usaha atau mencari penghasilan di sekitar hutan biar mereka sejahtera, mereka diberikan pelatihan dari mulai budidaya on farm sampai off farm,” kata Lina saat memimpin kunjungan kerja Komisi di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon, Senin (5/6/2023).
Tak hanya pelatihan terkait pengelolaannya saja, akan tetapi pemerintah melalui UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan itu memberikan pembinaan terkait cara memasarkan produk agar bisa diterima di masyarakat secara luas.
