JABARNEWS | PANGANDARAN – Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk turun tangan dalam penindakan terhadap pemburu baby lobster.
Kepala Bidang Tangkap, DKPKP Pangandaran Ridwan Mulyadi mengatakan bahwa akibat maraknya perburuan baby lobster hasil tangkapan nelayan lobster menurun.
Ridwan menyebutkan, kewenangan penindakan terhadap pemburu benih lobster itu merupakan kewenangan Pemprov Jabar.
“Sejauh ini kami hanya bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor: 523/0409/DKPKP/III/2021, tertanggal 15 Maret 2021, untuk tidak menangkap baby lobster,” kata Ridwan dikutip JabarNews.com dari Harapanrakyat.com, Minggu Minggu (10/9/2023).
Dia mengaku sudah menyampaikan kepada pihak Pemprov Jabar, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Kementerian Perikanan, terkait adanya laporan penangkapan baby lobster di laut Pangandaran.
