JABARNEWS | MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten Majalengka resmi mengesahkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pemberian sanksi administratif bagi pelanggaran dalam pemanfaatan ruang wilayah.
Aturan baru ini diterbitkan sebagai langkah tegas pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan.
Beleid tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi, seperti penggunaan ruang yang tidak sesuai RTR, kegiatan tanpa izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga tindakan menghambat akses ke ruang publik.
Dikutip dari salinan Perbup yang diakses Minggu (11/5/2025), sanksi administratif yang dimungkinkan meliputi peringatan tertulis, denda, penghentian sementara aktivitas, hingga pembongkaran bangunan.
