JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggagas program pendidikan militer siswa bermasalah sebagai bentuk terobosan dalam menangani kenakalan remaja yang semakin marak di lingkungan sekolah. Program ini, bertujuan memberikan pembinaan karakter, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab melalui pendekatan semi-militer yang melibatkan kerja sama dengan TNI/Polri.
Namun, terobosan tersebut mendapat perhatian dari DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mempertanyakan dasar hukum dan perencanaan program, yang menurutnya belum tercantum secara resmi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Dalam struktur perundang-undangan nasional, tidak diatur adanya peserta didik dengan kebutuhan khusus yang wajib masuk pendidikan militer. Ini perlu kajian lebih dalam,” kata Ono di Bandung, Kamis (15/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa program tersebut saat ini hanya didasarkan pada Surat Edaran (SE) Gubernur, yang menyebutkan bahwa siswa dengan permasalahan disiplin akan dibina secara khusus setelah mendapat persetujuan orang tua.
Namun secara formil, menurut Ono, pendekatan ini seharusnya tidak menggantikan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan pendidikan khusus sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
