JABARNEWS | BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pertemuan antara pejabat KPK dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Senin pagi (20/5) tidak membahas secara spesifik kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang sedang diselidiki lembaga antirasuah tersebut.
“Tidak spesifik membahas perkara yang sedang ditangani oleh KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
KPK saat ini memang tengah mendalami dugaan korupsi proyek pengadaan iklan Bank BJB periode 2021–2023, yang menyeret sejumlah nama, termasuk mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, menyusul penggeledahan rumahnya pada 10 Maret 2025.
Namun, menurut Budi, pertemuan dengan Dedi Mulyadi fokus pada isu perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. KPK juga merencanakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah di Jabar untuk memetakan persoalan yang spesifik di tiap wilayah.
“Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk mencegah korupsi sekaligus memastikan agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Usai pertemuan, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pihaknya membahas langkah realokasi anggaran sebesar Rp5 triliun lebih yang sebelumnya digunakan untuk belanja rutin.
