JABARNEWS | JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti praktik penyalahgunaan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Menurut Tito, alokasi anggaran tersebut seringkali dijadikan bancakan untuk kepentingan politik hingga rawan dikorupsi.
Tito mengatakan, persoalan muncul saat dana masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibahas bersama DPRD.
“Checks and balances memang perlu, tapi kerap berujung tarik-menarik kepentingan. Dari sana, praktik kolusi tak jarang terjadi,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 15 September 2025.
