JABARNEWS | BANDUNG – Transparansi tak akan berarti tanpa pengawasan publik, dan demokrasi tak akan hidup tanpa suara pers. Semangat itulah yang digaungkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. MQ. Iswara, saat mengajak Komunitas Jurnalis Hukum Bandung (JHB) berjalan seirama dengan parlemen daerah. Ia menegaskan, kolaborasi antara DPRD dan JHB bukan sekadar berbagi informasi, tetapi menyatukan langkah dalam menjaga kepercayaan rakyat agar transparansi dan pemberitaan berimbang tidak berhenti sebagai slogan.
Pers dan Parlemen: Dua Sayap Menjaga Kepercayaan Publik
Dalam momentum penuh makna itu, Iswara menyoroti pentingnya transparansi, edukasi publik, dan pemberitaan berimbang sebagai tiga pilar utama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
“Pers dan DPRD harus berjalan beriringan. Karena tanpa pengawasan publik, transparansi hanya menjadi slogan,” tandasnya penuh keyakinan saat bersilahtahami dengan para wartawan yang tergabung dalam JHB di Hotel Horison, Jumat (10/10/2025).
Ia meyakini, kehadiran jurnalis bukan sekadar pelengkap demokrasi, melainkan garda depan dalam memastikan setiap kebijakan tetap berpijak pada kepentingan rakyat. Karena itu, kolaborasi antara parlemen dan komunitas jurnalis perlu terus dipererat agar informasi yang sampai ke publik bukan hanya akurat, tetapi juga mencerahkan.
JHB: Suara Hukum dan Nurani Publik
Suasana kebersamaan itu terasa hangat ketika Ketua Jurnalis Hukum Bandung (JHB), Suyono, mengungkapkan pandangannya tentang peran pers yang tak hanya menyampaikan berita, tetapi juga mengontrol kebijakan publik agar tetap berpihak pada rakyat.
“Kami yakin setiap kebijakan DPRD pasti bersinggungan dengan hukum. Karena itu, JHB berkomitmen untuk menyajikan berita aktual dan berimbang sesuai koridor hukum,” ujar Suyono.
Baginya, pertemuan ini menjadi awal sinergi positif antara legislatif dan komunitas jurnalis hukum, di mana kolaborasi dapat menghasilkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik. Di mata Suyono, peran jurnalis hukum bukan sekadar menyuarakan kritik, tetapi juga menjembatani pemahaman publik terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah.
JHB: Momentum Sinergi untuk Jawa Barat
Acara diskusi dan perayaan hari jadi JHB digelar di Hotel Horizon Bandung, Jumat (9/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Iswara mengajak para jurnalis hukum untuk tidak hanya fokus pada pemberitaan, tetapi juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Teman-teman JHB bisa membantu kami di pemerintahan Provinsi Jawa Barat maupun di DPRD Jawa Barat. Bisa membantu memberitakan, mengedukasi, dan mengawal program-program pembangunan,” kata Iswara.
Ia menilai, jurnalis yang bekerja dengan semangat idealisme dan tanggung jawab sosial dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.
Sementara itu, Suyono menyambut baik ajakan tersebut.
“Kita diajak untuk bisa menyebarluaskan informasi melalui pemberitaan program DPRD Jabar. Program-program tersebut akan kita dorong, dukung, dan sosialisasikan,” ujarnya penuh optimisme.
Tantangan Fiskal Jabar 2025: Membangun di Tengah Keterbatasan
Namun di balik semangat kolaborasi, Iswara juga membuka pandangan publik terhadap tantangan fiskal yang dihadapi Jawa Barat pada 2025. Ia menjelaskan, penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) Nomor 61 Tahun 2022 mengubah proporsi bagi hasil pajak dari 70% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten/kota menjadi 60% berbanding 40%.
Perubahan itu menyebabkan Jawa Barat kehilangan sekitar 10% pendapatan atau setara Rp 6 triliun dari APBD.
Tak tinggal diam, Pemprov Jabar melakukan efisiensi besar-besaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Dari total APBD sebesar Rp 31,6 triliun, berhasil dihemat Rp 5,1 triliun dengan memangkas belanja nonprioritas seperti pertemuan dinas, kunjungan kerja, dan belanja alat tulis kantor.
Dana hasil efisiensi itu dialihkan untuk pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat—mulai dari pembangunan jalan, perbaikan irigasi, penerangan jalan umum, pembangunan hampir 9.000 ruang kelas baru, hingga pembangunan puskesmas dan pengadaan alat kesehatan.
Lebih lanjut, Iswara mengungkapkan tantangan tambahan datang dari pengurangan transfer daerah dari pemerintah pusat sebesar 24,7% secara nasional, yang berdampak langsung pada penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“DAU sangat vital untuk pembayaran gaji pegawai. Jika berkurang, akan sangat mempengaruhi operasional pemerintah. Sedangkan DAK pengurangannya akan mempengaruhi bantuan fisik dan non-fisik di daerah,” jelasnya.
Meneguhkan Sinergi untuk Masa Depan Jawa Barat
Melalui pertemuan itu, DPRD Jawa Barat dan Komunitas Jurnalis Hukum Bandung meneguhkan semangat baru: bersinergi dalam transparansi, berkolaborasi dalam edukasi, dan berkomitmen menjaga kepercayaan publik.
Kolaborasi ini bukan sekadar simbol kerja sama antara lembaga dan media, melainkan panggilan moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari nurani publik, dijalankan dengan integritas, dan diberitakan dengan kebenaran.
Karena pada akhirnya, ketika parlemen dan jurnalis hukum melangkah seirama, maka kepercayaan rakyat bukan hanya bisa dijaga, tetapi juga tumbuh menjadi fondasi kokoh bagi masa depan Jawa Barat yang lebih terbuka, adil, dan berintegritas.(Red)
