JABARNEWS | BANDUNG – Aksi demonstrasi yang mengatasnamakan “Forum Kadin se-Jawa Barat” di Menara Kadin Jawa Barat pada Rabu, 19 November 2024, memicu sorotan tajam dari kalangan pengusaha. Legitimasi para peserta aksi dipertanyakan setelah tuntutan mereka—termasuk permintaan pengosongan gedung—dinilai tidak masuk akal dan jauh dari etika dunia usaha. Sejumlah Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Jabar menilai gerakan tersebut tidak hanya merusak marwah organisasi, tetapi juga berpotensi mengganggu iklim investasi serta menghambat upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Legitimasi Demonstran Dipertanyakan: “Siapa yang Menggerakkan?”
Ketua BPD GAPENSI Jawa Barat, TB. Nasrul Ibnu H.R, langsung menyoroti kehadiran massa aksi yang mengklaim membawa nama “pengusaha Kadin”. Ia mempertanyakan keabsahan identitas mereka, terlebih ketika tuntutan yang disampaikan terlihat tidak selaras dengan kultur dialog yang selama ini dipegang para pelaku usaha.
Nasrul menegaskan bahwa sejumlah peserta aksi bahkan diragukan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin. Ia menduga aksi tersebut digerakkan oleh oknum tertentu yang berupaya menciptakan kegaduhan. Menurutnya, tindakan itu berbahaya karena berpotensi memicu ketidakstabilan dunia usaha di Jawa Barat.
Selanjutnya, Ketua Abujapi Jawa Barat, Rudi Nursoleh, juga menilai aksi itu tidak mencerminkan perilaku seorang pengusaha. Bahkan, ia menekankan bahwa budaya komunikasi dalam dunia usaha selalu menempatkan musyawarah sebagai prioritas.
“Seorang pengusaha itu terbiasa duduk bersama, berdialog, mencari titik temu. Bukan turun ke jalan dan membuat panas situasi. Itu jauh dari kultur kami,” ujar Rudi.
Ia kemudian mempertanyakan siapa sebenarnya yang menggerakkan aksi tersebut, karena menurutnya tidak ada alasan logis bagi pengusaha untuk memilih jalan konfrontatif.
Tuntutan Pengosongan Gedung Dinilai Aneh dan Tidak Masuk Akal
Aksi demonstrasi pada Rabu, 19 November 2024 itu berlangsung di depan Gedung Kadin Jawa Barat, Jalan Sukabumi No. 42, Kota Bandung. Para demonstran menuntut agar Menara Kadin dinyatakan status quo dan dikosongkan. Namun, tuntutan tersebut langsung mendapat penolakan dari GAPENSI dan sejumlah ALB lainnya.
Nasrul menyebut tuntutan itu sebagai hal yang aneh dan tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa Menara Kadin Jawa Barat merupakan kantor resmi organisasi yang menaungi pelaku usaha, sehingga permintaan pengosongan sama sekali tidak mencerminkan etika berorganisasi.
“Tuntutan ini aneh. Menara Kadin Jawa Barat adalah kantor resmi organisasi pengusaha. Sementara yang berdemonstrasi tadi patut diduga bukan semuanya pengusaha, bahkan kami meragukan keanggotaan Kadinnya. Tindakan seperti ini sama sekali bukan perilaku pengusaha,” pungkasnya.
Aksi Massa Besar Dipimpin Orator, Soroti Dualisme Kepemimpinan
Sekitar 400 orang melakukan aksi secara terorganisasi. Mereka terdiri dari Ketua Kadin Daerah, ALB, dan anggota biasa. Massa bergerak dari lapangan Café Bajawa menuju gedung Kadin Jabar sambil berorasi secara bergantian.
Aksi tersebut dipimpin oleh Galih F Qurbany, Dony, Wawan dan Emay. Dalam orasinya, mereka menegaskan bahwa gedung Kadin Jabar harus dikosongkan karena dianggap berada dalam kondisi status quo. Selain itu, para orator juga meminta Kadin Indonesia segera menerbitkan SK untuk Nizar Sungkar sebagai Ketua Kadin Jawa Barat.
Galih menilai bahwa ketidaktegasan Kadin Indonesia dalam menghadapi dualisme kepemimpinan—antara hasil Muprov Bogor yang memilih Almer Faiq Rusydi dan Muprov Bandung yang mengusulkan Nizar Sungkar—berpotensi memicu masalah lebih besar.
Menurutnya, kedua kubu sama-sama belum menerima SK resmi, sehingga situasi internal Kadin Jabar menjadi tidak menentu.
“Kita paham betul bahwa karena ada dualisme, maka sikap tegas dari Kadin Indonesia sangat diperlukan agar pengusaha tidak dikorbankan,” tegas Galih.
Aksi ditutup dengan penempelan stiker bertuliskan “Gedung ini disegel” dan “Gedung ini harus dikosongkan” sebelum massa membubarkan diri.
Pengusaha Tegaskan Soliditas dan Perlunya Kondusivitas Usaha
Di tengah dinamika tersebut, GAPENSI dan Abujapi Jawa Barat memastikan bahwa ALB dan para pelaku usaha tetap solid mendukung kepemimpinan Almer Faiq Rusydi untuk periode 2025–2030. Mereka menilai terpilihnya Almer secara aklamasi pada Muprov VIII Bogor telah mengembalikan konsolidasi dan fokus dunia usaha.
Rudi Nursoleh menegaskan bahwa pemilihan itu sah dan final, sehingga seluruh elemen pengusaha seharusnya kembali bekerja membangun perekonomian Jawa Barat, bukan memperkeruh suasana dengan aksi yang tidak produktif.
> “Muprov VIII sudah sah. Keputusannya sudah final. Kini saatnya semua elemen pengusaha di bawah naungan Kadin Jawa Barat bersatu, bekerja, dan membangun perekonomian. Bukan membuat kegaduhan yang kontra produktif seperti aksi yang dilakukan sekelompok orang di gedung Kadin,” ujarnya.
Sementara itu, Nasrul menilai bahwa aksi semacam ini justru dapat mengancam iklim investasi dan melemahkan upaya pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak kembali menjaga stabilitas organisasi agar dunia usaha tetap kondusif.(Red)
