JABARNEWS | BANDUNG – Dorongan pembenahan mendasar terhadap sungai, hutan, tata ruang, hingga hubungan fiskal pusat–daerah kembali menguat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerima Manifesto Peradaban Sunda Raya dari Musyawarah Majelis Sunda (MMS) dalam Musyawarah Tahunan ke-II di Gedung Sate, Sabtu (22/11/2025), lalu.
Dalam forum yang dihadiri tokoh-tokoh Jawa Barat, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri RI Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Burhanudin Abdullah, dan Irjen Pol (Purn) Taufiequrachman Ruki, KDM menegaskan bahwa masukan MMS bukan sekadar catatan budaya, melainkan arah pembenahan Jawa Barat. Ia menyebut penataan sungai sebagai prioritas yang tidak bisa ditunda.
“Penataan sungai dari Karawang, Indramayu sampai Bogor harus dimulai. Masukan ini memperkaya khazanah,” kata KDM dalam keterangan yang diterima, Minggu (23/11/2025).
Ia menegaskan bahwa bangunan yang menghalangi aliran air akan dibongkar demi mengembalikan peradaban air Jawa Barat. “Biaya pemulihan kerusakan sungai dan hutan jauh lebih mahal dibanding keuntungan menyewakan lahan,” tambahnya.
KDM juga meminta pengelola hutan mengembalikan fungsi hutan sebagai ruang keanekaragaman hayati, bukan sekadar lahan produksi.
