JABARNEWS | BANDUNG – Meski mendapat alokasi anggaran sekitar Rp250 miliar dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, kualitas pelayanan RSUD Bandung Kiwari masih menuai keluhan warga. DPRD Kota Bandung menilai besarnya belanja kesehatan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan layanan yang diterima masyarakat.
Anggaran Jumbo, Pelayanan Masih Dikeluhkan
Ratusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menegaskan perlunya pembenahan serius dalam pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Bandung Kiwari. Desakan ini muncul setelah masih ditemukannya keluhan masyarakat terkait akses dan kualitas layanan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, menilai kondisi ini ironis mengingat alokasi anggaran kesehatan yang sangat besar telah digelontorkan pemerintah kota.
“Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun ini mencapai Rp1,56 triliun, sementara RSUD Bandung Kiwari mendapatkan sekitar Rp250 miliar. Dengan angka sebesar itu, pelayanan seharusnya sudah jauh lebih baik,” kata Edwin saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (21/1/2026).
Antrean IGD dan Kamar Penuh Jadi Sorotan
Menurut Edwin, DPRD masih menerima laporan warga yang kesulitan mendapatkan kamar rawat inap. Tak sedikit pasien terpaksa menunggu lama di Instalasi Gawat Darurat (IGD) karena penanganan yang dinilai kurang sigap.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan adanya persoalan manajerial dan kesiapan layanan yang belum sepenuhnya tertangani, meski fasilitas dan anggaran tersedia.
DPRD Tekankan Pelayanan Tanpa Diskriminasi
Edwin menegaskan, rumah sakit daerah memiliki kewajiban memberikan layanan yang setara kepada seluruh warga Kota Bandung. Ia meminta agar tidak ada perbedaan perlakuan dalam pelayanan kesehatan.
“Kami minta RSUD Bandung Kiwari memberikan pelayanan terbaik tanpa membeda-bedakan. Semua warga, apa pun latar belakangnya, berhak atas layanan kesehatan yang layak,” ujarnya.
Evaluasi Menyeluruh Jadi Opsi
Lebih jauh, Edwin berharap RSUD Bandung Kiwari dapat mencerminkan makna namanya sebagai rumah sakit yang modern dan responsif. Ia menilai, pelayanan kesehatan publik harus selalu adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami memiliki komitmen yang sama untuk membenahi pelayanan kesehatan di Kota Bandung. Jika tidak ada perbaikan nyata, DPRD tidak akan ragu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit ini,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.(Red)
