JABARNEWS | BOGOR — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Kementerian Keuangan memprioritaskan pencairan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) berstatus tunda bayar senilai lebih dari Rp 1 triliun ke kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Permintaan itu sudah ia sampaikan secara resmi melalui surat.
“Kita sudah berkirim surat, sudah berkirim surat untuk ada prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terhadap pembayaran yang ditunda untuk Jawa Barat,” kata Dedi saat ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Dedi menjelaskan, hingga kini penyaluran TKD untuk Jawa Barat masih menggunakan skema lama. Pemerintah pusat, kata dia, telah mengakui adanya dana bagi hasil yang belum dibayarkan dan mencatatnya sebagai piutang.
“Jabar misalnya untuk TKD kan sudah ada pengakuan dari pernyataan tunda bayar dan itu menjadi piutang pemerintah pusat Rp 1 triliun lebih. Dan yang tahun 2025 belum dihitung,” ujar Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta itu berharap dana tersebut dapat segera dicairkan agar menjadi bahan bakar pembangunan daerah. Ia menyebut ada empat sektor yang mendesak untuk dibiayai dari anggaran tersebut.
Pertama, pemenuhan akses pendidikan menengah. Kedua, penyediaan air bersih bagi warga.
