Aktivis yang tergabung dalam AP2C melakukan unras di depan Pemkab Cianjur dan diterima beraudiensi. (Foto: Mul/Jabarnews)
Sementara, hal sama dikatakan koordinasi lapangan (Korlap) AP2C lainnya, Galih Widyaswara mengatakan, mengenai kegiatan pro rakyat yang nyata, adanya dugaan politisasi di Pemda Cianjur. Artinya, pemerintah tidak bisa mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Cianjur.
“Sehingga IPM di Cianjur menjadi terendah di Jawa Barat,” tegasnya.
Buruknya sarana, timpalnya, prasarana serta kualitas pendidikan di Cianjur, padahal anggaran pendidikan untuk di Cianjur setiap tahun sudah dianggarkan. Dan, sulitnya akses bantuan atau beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa, sehingga mengakibatkan banyak para anak yang putus sekolah.
“Bahkan maraknya pertambangan illegal (Galian C) di Cianjur,” ujar Galih.
Ia mengungkapkan, jumlah pertambangan galian C kurang lebih ada 165 pertambangan galian C di Kabupaten Cianjur, kiranya yang mengantongi izin kisaran 30 persen dari keseluruhan, sisanya tidak mengantongi izin dan tetap masih beroprasi hingga hari ini.
