“Persoalan hukumnya harus clear dulu, sambil berproses ditentukan pengelola dengan aturan yang jelas. Di objek wisata ini ada hak Pemkot Bandung dan hak masyarakat, jadi harus ada pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Acuviarta menilai Pemkot Bandung tidak memiliki instrumen maupun sumber daya untuk mengelola kebun binatang secara langsung. Menurutnya, kerja sama dengan pihak ketiga berbasis perjanjian hukum yang kuat merupakan solusi terbaik.
“Sepanjang legal standing dan perjanjiannya bagus, tidak masalah dikerjasamakan. Kalau dikelola Pemkot malah bisa tambah buruk karena keterbatasan sumber daya,” katanya.
Ia memperkirakan penutupan Bandung Zoo dapat mengurangi potensi pendapatan Kota Bandung sebesar Rp500 juta hingga Rp1 miliar per bulan, selain menghambat perputaran ekonomi wisata yang biasanya ditopang oleh kunjungan ke kebun binatang tersebut. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
