JABARNEWS | BANDUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menyebut bahwa selama masa kampanye sejak tanggal 25 September 2024, ada 27 dugaan pelanggaran pemilu yang sedang ditangani.
Ketua Bawaslu Jabar Zacky mengatakan bahwa dari 27 pelanggaran pemilu ini, yang terbanyak adalah terkait netralitas kepala desa dan ASN, disusul politik uang, dan kampanye di tempat yang dilarang seperti fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.
“Sejumlah 21 perkara yaitu laporan dari masyarakat atau dari tim kampanye, dan enam lainnya, dugaan pelanggaran temuan dari pengawas pemilu,” kata Zacky di Bandung, Minggu (6/10/2024).
“Nah dari temuan dan laporan itu tentu kami imbau untuk semua paslon, tidak hanya gubernur/wakil gubernur, tetapi bupati-wali kota, yang tersebar di 27 kebupaten/kota untuk menelisik kembali aturan, khususnya pasal 69 Undang-undang 10/2016 tentang larangan dan sanksi kampanye itu aja terkait money politic, netralitas, informasi hoaks, politisasi SARA,” tambahnya.
