JABARNEWS | MAJALENGKA – Tingkat keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu pada masa kampanye saat ini masih minim.
Padahal, informasi pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Majalengka cukup banyak. Namun, untuk ditetapkan sebagai bentuk pelanggaran yang utuh, masih kurang dalam unsur konten pelanggaran yang meliputi adanya saksi dan barang bukti.
Hal ini terungkap dalam sosialisasi pengawasan bersama Bawaslu tingkat Kabupaten Majalengka yang diselenggarakan Panwascam Kecamatan Palasah, di Aula kecamatan setempat, Selasa (16/10/2018). Sosialisasi ini diikuti oleh kalangan PGRI, Karang Taruna, BPD, tokoh masyarakat, DKM, dan pesantren.
“Masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan, ketika masa kampanye dalam pesta Pileg dan Pilpres 2019 ini. Sebab, jika hanya mengandalkan petugas penyelenggara Panwas yang hanya segelintir, pihak penyelenggara akan sangat kerepotan. Untuk itulah perlu adanya partisipatif dari masyarakat,” ungkap Kordiv Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Majalengka, Idah Wahidah.
Idah menambahkan, pihaknya berterima kasih kepada perwakilan masyarakat yang hadir dalam sosiliasi tersebut. Dalam sosialisasi ini, masyarakat dianjurkan untuk membantu proses jalanannya pesta demokrasi dengan cara bersama-sama mengawasi.
“Informasi pelanggaran yang masuk itu cukup banyak, hanya saja keberanian masyarakat untuk melaporkan, dengan menghadirkan saksi berikut barang buktinya, itu masih minim. Untuk itu diperlukan keberanian bagi masyarakat, untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu,” ujarnya. Sosialisasi ini juga dihadiri oleh para komisioner Panwas tingkat kecamatan Palasah. (Rik)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
