Situasi ini memicu keresahan para kepala desa yang merasa anak-anak di wilayah mereka terpinggirkan dari sekolah negeri yang secara geografis berada di lingkungan mereka sendiri.
“Kami kecewa dan merasa diabaikan. Sekolah ini berada di wilayah kami, tapi anak-anak kami malah ditolak. Di mana keadilannya?” ujar Kibagus Wardilah, Kepala Desa Jatitujuh yang juga mewakili Forum Kades Jatitujuh.
Pertemuan antara para kepala desa dan pihak sekolah sempat berlangsung panas. Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem PPDB yang digunakan oleh SMAN Jatitujuh.
Protes ini, menurut Warjum, salah satu kepala desa lainnya, merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap warga yang merasa hak pendidikannya tidak dipenuhi.
