JABARNEWS | GARUT – Banyaknya keluhan warga terkait pelaksanaan program Bantuan pangan non Tunai ( BPNT ) ditanggapi serius oleh Bupati Garut H.Rudi Gunawan. Ia meminta pemerintah pusat untuk meninjau ulang program ini.
“Perlu ditinjau ulang untuk menjalankan program BPNT itu,” ujar Rudy, di hadapan sejumlah awak media, di Garut.
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut akan memastikan seberapa besar keluhan warga penerima manfaat. Saat ini, program itu ditangani melalui Kementrian Sosial.
“Laporan warga sedang ditindaklanjuti,” tegas Bupati Garut.
Diharapkannya, hasil penelusuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sudah dapat diketahui pekan depan.
“Senin depan atau Rabu depan sudah ada keputusan, seperti apa keluhannya,” katanya.
Disejumlah daerah di Garut program BPNT ini banyak dikeluhkan warga, semisal di Desa Pancasura, Kecamatan Singajaya, Garut. Warga Pancasura mengeluhkan kondisi pangan yang sudah tidak layak konsumsi dan barang yang diperoleh tidak sesuai dengan uang yang diberikan kepada penyuplai barang.
Program pemerintah pusat pengganti program raskin itu diberikan bantuan sebesar Rp 110 ribu per kepala keluarga untuk membeli kebutuhan pangan seperti telur dan beras.
Kepala Desa Pancasura Saefuloh A Rido berharap program yang disalurkan kepada warganya memiliki kualitas bagus dan layak konsumsi.
“Seringkali warga mengeluhkan kualitas beras dan telur, apalagi untuk telur banyak yang sudah busuk,” katanya.
Sementara itu, di Kecamatan Malangbong sendiri suplayer beras dan telur dikelola oleh Bumdes. Mereka berharap semua pihak bisa mengoptimalkan pelayanannya pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Disampaikan Windi Ketua Bumdes Desa Cibunar pada jabarnews, Senin (09/07/2018) malam. Ia berharap semua unsur yang terkait dapat berpihak pada KPM, sehingga tidak ada pihak manapun yang dirugikan.
Setahu Windi, Bumdes yang langsung menjadi Suplayer beras dan telor pada program BPNT berjumlah 8 Desa, Selain Cibunar, ada Desa Campaka, Mekarmulya, dan lima Desa lainnya. Mereka berperan sebagai Penyedia barang, sementara Agen Bank BNI selaku penyalur BPNT diketahuinya melakukan kerja sama dengan pihak Bumdes.
Ia berharap, tidak ada pihak yang memanfaatkan momen program ini untuk kepentingan pribadi, dan atau mengatasnamakan kepentingan diluar ketentuan sesuai pedum.
Selain itu menurutnya, tidak boleh ada penekanan dan paksaan terkait proses penyaluran dan penyuplaian beras dan Telor. Apalagi bila ada ancaman dari pihak tertentu pada Bumdes atau agen Bank yang bukan dikelola pihak ketiga.
Serupa dengan Bumdes Desa Cibunar, Ketua Bumdes Desa Malangbong Obing, mengatakan, bila ada penekanan dan pungutan dari pihak tertentu, maka ia tak segan melaporkannya pada pihak berwajib termasuk pada Bupati Garut untuk ditindak tegas. (Tgr)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
