Daerah

Data Penerima Bansos di Kota Bogor Cukup Tinggi, Ini Tanggapan DPRD

×

Data Penerima Bansos di Kota Bogor Cukup Tinggi, Ini Tanggapan DPRD

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri
Anggota DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri. (foto: istimewa)
Anggota DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri
Anggota DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri. (foto: istimewa)

Gus M menilai ketimpangan pendapatan di Kota Bogor mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata dan program pemerintah belum terasa oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam konteks ini, Gus M menekankan perlunya peningkatan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) untuk memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor juga mengangkat isu pertumbuhan penduduk yang rendah dari sisi kelahiran, namun mengalami peningkatan urbanisasi.

Baca Juga:  Gaji Fantastis TAP Bentukan Ridwan Kamil dan Sikap Lembek DPRD Jawa Barat

Gus M mendorong Pemkot Bogor untuk mengendalikan arus urbanisasi dan bahkan, jika perlu, melakukan moratorium perpindahan penduduk ke kawasan kumuh. Peningkatan kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga diusulkan sebagai langkah strategis.

Baca Juga:  Dani Ramdan Terbitkan SE Larangan Judi untuk ASN, Pegawai Kontrak dan BUMD di Bekasi

“Ini bagian ikhtiar dan kita lakukan mapping per kecamatan dan titik konsentrasi kemiskinan. Dengan membuat analisa penyebab kemiskinan per wilayah yang lebih rinci. Karena dengan begitu akan menentukan strategi penanganan kemiskinan yang lebih tajam, dengan sasaran yang lebih tepat,” jelas Gus M.

Gus M menekankan perlunya inovasi dan kerja terintegrasi dalam menangani kemiskinan serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Baca Juga:  Bima Arya Turun Tangan Penanganan Dua Titik Bencana di Kota Bogor, Warga Diminta Hati-hati

Evaluasi kinerja TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dan implementasi program kegiatan terintegrasi menjadi fokus untuk memastikan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan. (red)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pages ( 2 of 2 ): 1 2