Meski terjadi pengurangan TKD, KDM memastikan kinerja aparatur dan pembangunan daerah tetap berjalan optimal. Menurutnya, efisiensi justru menjadi momentum untuk memperkuat fokus kerja dan pelayanan publik.
“Pemangkasan TKD tidak akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Anggaran pembangunan malah kita naikkan 50 persen untuk menghadirkan fasilitas umum baru bagi masyarakat,” jelasnya.
KDM juga menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai kepala daerah yang mewakili pemerintah pusat di wilayah Jawa Barat.
“Sebagai gubernur, kita harus menerima keputusan pemerintah pusat. Tapi tidak hanya menerima, kita juga harus mengubah diri, pola pikir, dan cara bertindak,” tandasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
