“Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Bareskrim Polri terkait kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer,” kata Adhel di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Menurut Adhel, metode tersebut dinilai melanggar hak anak dan tidak sesuai dengan pendekatan pendidikan yang berbasis perlindungan dan pengembangan karakter secara non-militeristik.
Program barak militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi sejak awal 2025 menyasar siswa yang terlibat kasus kenakalan remaja dan pelanggaran disiplin berat di sekolah. Barak tersebut disebut sebagai bagian dari “re-edukasi” dan pembinaan karakter, namun telah menuai kritik dari sejumlah aktivis dan orang tua murid.
Hingga berita ini diturunkan, Bareskrim Polri belum memberikan keterangan resmi mengenai tindak lanjut laporan tersebut. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
