Kritik juga diarahkan ke dalam praktik rekrutmen kerja. Dedi menyebut banyak laporan terkait pungutan liar yang dilakukan oknum HRD perusahaan, khususnya di kawasan industri, yang menyasar pencari kerja lokal.
“Mulai Agustus, saya akan tangkap oknum HRD yang minta uang dari warga untuk bisa kerja. Ini serius dan kami akan koordinasi dengan kepolisian,” ujarnya.
Dedi juga akan menertibkan pungli dari eksternal, termasuk kelompok yang menggunakan proposal sumbangan untuk memalak perusahaan. Menurutnya, praktik ini bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mencoreng iklim investasi di Jawa Barat.
“Perusahaan dipajakin dua kali. Sudah bayar pajak resmi, masih dipalak lewat proposal. Kalau nolak, malah dimusuhi. Ini akan kami bersihkan,” katanya.
Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi manfaat dari dana pajak sektor industri. Menurutnya, banyak desa yang berada di tengah kawasan industri masih mengalami krisis air bersih, jalan rusak, dan kualitas pendidikan yang tertinggal.
