JABARNEWS | BANDUNG – Polemik izin keramba jaring apung (KJA) di Pantai Pangandaran terus memanas. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa izin tersebut harus dievaluasi demi menjaga fungsi utama kawasan sebagai destinasi wisata.
“Area Pangandaran itu sudah basic-nya pariwisata, kita hormati itu. Kalau budidaya sebaiknya dilakukan di tempat lain,” ujar Dedi, Jumat (8/8/2025), lalu.
Ia menilai, dari sudut pandang ekosistem dan konservasi, KJA berpotensi merusak citra dan daya tarik pantai.
Sikap Dedi sejalan dengan penolakan keras mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang merupakan warga Pangandaran. Susi menentang pemberian izin KJA kepada tiga perusahaan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Penolakan Susi terekam dalam video yang viral di media sosial. Ia bahkan memilih meninggalkan rapat pengkavlingan izin KJA di Pantai Timur Pangandaran karena keberatan dengan kebijakan tersebut.
