Ia menegaskan pertimbangan pemerintah bukan hanya soal keberlangsungan pekerjaan masyarakat di sektor tambang, tetapi juga keselamatan warga yang selama ini terdampak aktivitas kendaraan tambang, khususnya di kawasan Parungpanjang.
Menurut Dedi, lalu lintas truk tambang selama bertahun-tahun menyebabkan kemacetan parah, kecelakaan, hingga gangguan kesehatan dan psikologis masyarakat. Banyak warga yang bekerja di Jakarta disebut harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalan setiap hari.
“Kami juga memikirkan kenyamanan warga yang berangkat ke sekolah, ke kantor, ke rumah sakit, maupun berdagang. Banyak yang bekerja di Jakarta, baru sampai rumah pukul 11 malam, besok pagi harus berangkat lagi, mengalami depresi,” katanya.
Pemprov Jawa Barat, lanjut dia, juga telah menangani berbagai dampak sosial akibat aktivitas tambang, mulai dari santunan korban meninggal dunia hingga perbaikan infrastruktur jalan menuju perbatasan Banten.
“Yang meninggal sudah berapa? Seluruhnya kan sudah kami tangani. Yang meninggal kami santuni, yang sakit kami obati. Infrastrukturnya sekarang sudah kami bangun tamat sampai Banten,” ujarnya.
