JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, berencana membatalkan kebijakan gubernur sebelumnya yang dianggap menghambat program pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi masyarakat miskin di Jawa Barat.
Hal ini ia sampaikan Dedi Mulyadi dalam diskusi dengan anggota legislatif terkait penataan kawasan kumuh di provinsi tersebut.
Percakapan Dedi Mulyadi tersebut direkam dan diunggah ke akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Sabtu (15/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, salah seorang anggota DPRD Jawa Barat menyatakan bahwa rencana Dedi untuk membangun rutilahu dengan anggaran Rp40 juta hingga Rp50 juta per unit merupakan langkah inovatif.
Namun, berdasarkan catatan rapat komisi, realisasi program tersebut masih menemui kendala akibat keterbatasan wilayah pembangunan di kawasan kumuh yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya.
“Kebijakan gubernur sebelumnya membatasi pembangunan hanya di area kumuh seluas 10 hingga 15 hektare,” ujar anggota DPRD tersebut.
