“Jika ini dibiarkan, total pemborosan bisa mencapai Rp 20 triliun dalam lima tahun. Padahal, uang ini bisa digunakan untuk perbaikan jalan, pengadaan listrik bagi 100.000 kepala keluarga, atau pembangunan sekolah baru,” tegas Dedi.
Dedi juga menyoroti anggaran kegiatan seremoni yang mencapai Rp 200 miliar dan honor non-ASN yang tidak tepat sasaran sebesar Rp 120 miliar. “Kegiatan seremoni itu penting, tetapi jika anggarannya sebesar ini, itu tidak masuk akal. Semua harus lebih efisien,” tambahnya.
Dedi berjanji akan merombak seluruh kebijakan anggaran untuk mengarahkan dana kepada kepentingan publik. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan APBD.
“Saya akan umumkan setiap item anggaran yang kami efisienkan. Harapannya, ada Rp 2-4 triliun yang dapat dialokasikan untuk belanja publik, yang akan memberikan dampak ekonomi besar bagi masyarakat,” ucapnya.
Dengan analisis anggaran awal ini, Dedi berharap Jawa Barat bisa mengoptimalkan APBD untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Kami punya kesempatan besar untuk memajukan Jabar jika anggaran dikelola dengan baik. Tidak akan ada lagi keributan soal sekolah, listrik, atau infrastruktur jika ini berjalan,” pungkasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
