Meski belum resmi dilantik, Dedi sudah meminta Sekretaris Daerah Jawa Barat untuk menindak tegas tambang ilegal. Ia juga merencanakan audit menyeluruh terhadap seluruh tambang di Jawa Barat.
“Saya ingin memastikan semua tambang memenuhi aturan. Kedalaman tanah yang digali, pajak yang dibayar, dan dampak lingkungan harus diaudit. Tidak ada kompromi bagi pelanggar, ini akan masuk ranah pidana lingkungan,” tegas Dedi.
Selain merusak jalan, aktivitas tambang ilegal menggali tanah hingga kedalaman 20 meter, yang berpotensi memicu bencana seperti longsor. Dedi mengingatkan bahwa kejadian serupa pernah terjadi di Sukabumi akibat hilangnya vegetasi penopang.
Ia juga menyoroti kerugian finansial akibat perbaikan jalan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Ini merugikan negara. Jika uang rakyat dipakai untuk memperbaiki kerusakan akibat tambang ilegal, maka itu juga termasuk korupsi,” katanya.
Dedi memastikan, setelah dilantik, tidak akan ada toleransi terhadap tambang ilegal yang merusak lingkungan di Jawa Barat. Peringatan ini juga berlaku untuk tambang di wilayah lain seperti Parungpanjang, Bogor.
