“Harus bayar utang PEN Rp600 miliar, BPJS Rp334 miliar, operasional Bandara Kertajati Rp60 miliar, operasional Masjid Al-Jabbar Rp40 miliar, dan yang paling besar tunggakan ijazah warga yang berlum ditebus, senilai Rp1,2 triliun,” ungkap Dedi.
Dedi menyebut pelunasan ijazah warga sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat Jawa Barat.
“Total hampir Rp600 miliar sudah digunakan untuk kompensasi pengembalian ijazah. Ini bentuk tanggung jawab kepada anak-anak kita yang tertahan haknya,” ujar dia.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemprov Jabar tetap menjaga sejumlah program prioritas seperti perbaikan infrastruktur jalan, pemberian beasiswa, stimulus keagamaan, hingga program reboisasi.
“Kami tetap ingin jalan di Jawa Barat bagus, bencana cepat ditangani, pendidikan berjalan, dan ada beasiswa untuk santri serta stimulus untuk pelayan keagamaan,” jelas Gubernur yang akrab disapa KDM itu.
