“Nah, sehingga bisa lebih akurat. Tentu ini nanti akan disandingkan dengan data yang diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” jelas Gagan.
Kementerian Sosial, masih hal sama dikatakannya, betul-betul berkategori miskin sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Bahkan, Kemenkominfo pusat pun menekankan kategori keluarga miskin, artinya tidak berdasarkan interpretasi masing-masing individu.
“Tapi mengacu amanat undang-undang sesuai langkah telah dilakukan oleh kementerian terkait lain,” tandasnya. (Red)
