“Artinya tidak sesuai dangan intruksi presiden yang harus menyederhanakan penyalurannya,” ucap Arba.
Ia menambahkan, melihat dari prosedur tersebut untuk pencairan yang sisanya akan terjadi keterlambatan. Karena masyarakat dituntut menyelesaikan dulu dengan anggaran yang 40 persen.
Baca Juga: Puluhan TPS Pilkades Serentak di Cianjur Rawan Konflik, Sebanyak 1.575 Polisi Diterjunkan
“Kenapa pemerintah daerah (Pemkab) Cianjur yang jadi berperan penuh. Padahal, itu APBN bukan dari APBD,” tutup Anggota DPRD Kabupaten Cianjur. (Mul)
