JABARNEWS | PURWAKARTA – Ratusan massa yang tergabung dalam Paguyuban Pembudidaya Ikan Keramba Jaring Apung (PPI-KJA) menggelar aksi di halaman Pendopo Purwakarta. Aksi tersebut berisi tuntutan penghentian program Zero KJA Danau Jatiluhur yang digagas pemerintah pusat.
Berdasarkan pantauan, massa aksi tampak menginjak-injak taman di sekitar Kantor Bupati Purwakarta. Tak ayal, hal itu mengakibatkan banyak tanaman rusak.
Salah satu penggerak aksi, Pipin Sopian tampil sebagai orator. Mantan Presiden BEM Universitas Indonesia itu kini menjabat sebagai Ketua Bidang Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera. Menurut dia, program tersebut tidak sejalan dengan keinginan petani KJA.
“Saya bersama para pembudidaya ikan ini melakukan aksi simpatik. Mereka memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Tolak penggusuran KJA,” kata Pipin di atas mobil komando. Tepatnya, di depan Pendopo Purwakarta, Jalan Gandanegara No 25, Rabu (17/10/2018).
Mantan Ketua OSIS SMAN 1 Purwakarta itu pun sesumbar akan melakukan aksi yang lebih besar di Jakarta. Dia paham betul bahwa kendali kebijakan tersebut tidak berada di Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Pemerintah pusat sepenuhnya berwenang atas kebijakan Zero KJA.
“Melihat kasus cantrang, pemerintah akan mendengar kalau massa aksi kian membesar dan kalau sudah ada insiden. Kami akan menggelar aksi lebih besar di Jakarta,” katanya.
Sementara itu, caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa, Luthfi Bamala juga tampil sebagai motor penggerak. Ketua LSM KOMPAK tersebut dalam orasinya mengatakan pemerintah pusat tidak boleh menambah beban rakyat.
“Himpitan ekonomi rakyat kini semakin sulit. Jangan merusak usaha rakyat yang sudah puluhan tahun lamanya dibangun. Pemerintah harus peduli,” ucapnya.
Beban moral dirasakan oleh Mantan Calon Wakil Bupati Purwakarta tersebut. Pasalnya, dia bersama pasangan independennya, Zainal Arifin pernah menyepakati Pakta Integritas PPI-KJA.
Isinya, dia akan membatalkan kebijakan Zero KJA jika terpilih dalam Pilbup Purwakarta 2018 pada bulan Juni lalu. Namun sayang, nasib berkata lain. Limpahan beberapa ribu suara dari anggota PPI-KJA tidak sanggup mendongkrak suara pasangan dengan jargon Zalu itu.
Kini, pria yang aktif menjalani usaha di bidang properti tersebut mencoba peruntungan baru dengan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. PKB menjadi pelabuhan artikulasi politiknya.
“Saya bersama petani KJA ingin mengembalikan kenyamanan mereka bekerja,” katanya melanjutkan orasi.
Suara Pengusaha KJA
Ketua PPI-KJA Yana Setiawan mengatakan pihaknya menolak secara penuh penertiban KJA di Danau Jatiluhur. Pria yang memiliki tak kurang dari 600 kolam keramba jaring apung itu meradang atas kebijakan tersebut.
“Selama ini kami menolak Zero KJA karena merugikan semua pihak. Ini bisa menambah angka pengangguran,” katanya.
Menurut Haji Yana, sapaan akrabnya, petani kecil akan terdampak program yang melibatkan multi sektor pemerintahan itu. padahal, banyak di antara mereka yang merupakan warga asli Purwakarta.
“Seharusnya adil dong, semua ditertibkan,” ucapnya.
Terkait petani lokal, Satgas Zero KJA sudah menyiapkan program strategis di bawah koordinasi PJT II Jatiluhur. Komandan Satgas Zero KJA, Letkol Arh Yogi Nugroho memastikan kelangsungan program tersebut.
“Kami memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Proses tetap kita jalankan, saat selesai programnya sudah berjalan juga. Sehingga, gak ada lagi yang bertanya saya mau makan apa,” ujarnya. [jar]
Jabarnews | Berita Jawa Barat
