JABARNEWS | BANDUNG – Pada Pilkada 5 tahun lalu, Pasangan Calon (Paslon) yang didukung ulama dan kader partai dipastikan popularitas dan elektabilitasnya naik. Bahkan, pemilih pun menjadi berkeyakinan pilihan ulama dan kader partai itu merupakan pilihannya saat berada di bilik suara.
Namun ternyata, pemilih saat ini sudah dewasa. Sehingga dukungan ulama dan kader partai tidak lagi menentukan pemilih untuk serta merta memilihnya.
Demikian disampaikan Ketua Tim Survei Rectoverso Institute, Ir Romdin Azhar.
“Sekarang bergeser ya, tidak menurut ulama dan kader lagi, tidak juga melihat kaya dan rupawan Paslon tapi lebih ke kompetisi Paslon yang pengalaman, cerdas, dan visi misinya jelas,” ungkap Romdin, ditemui di sebuah rumah makan di Bandung, Senin (3/4/2018).
Lanjutnya, pemilih saat ini terpengaruh oleh dirinya sendiri, keluarga, dan tokoh masyarakat.
Romdin juga mengingatkan semua pihak terutama KPU dan Paslon bahwa ternyata pengetahuan tentang pelaksanaan Pilkada Serentak masih minim. Itu terlihat pada survei yang dilakukan sejak akhir Januari hingga akhir Maret 2018.
Seperti di empat daerah yang dia lakukan survei. Di Kabupaten Bandung Barat yang tidak tahun sebanyak 55,11%, di Kota Bandung 49,25%, di Kabupaten Garut 84,20%, dan berbeda di Kabupaten Sukabumi, masyarakat yang tidak tahu hanya sebanyak 25,75%.
“Kalau partisipasi nanti hari H, kami belum survei. Begitu juga untuk pemilih pemula atau milenial kami belum dan nanti akan dilaksanakan,” jelasnya.
Disebutkannya, sosialisasi di sosial media pun masih minim kecuali untuk dua Paslon Pilgub Rindu dan Deddy-Dedi.
Selain itu, popularitas artis masih kalah dengan petahana. Seperti di Kota Bandung, responden banyak yang tahu Nurul Arifin sebagai artis namun tidak suka dengan sosoknya.
Pada kesempatan itu Romdin mengatakan, ada kecenderungan pemilih untuk berubah pilihan. Untuk di Kabupaten Bandung Barat sekitar 52,22%, di Kota Bandung 38,75%, di Kabupaten Garut 40,60%, dan di Kota Sukabumi 30,35%.
“Alasan perubahan, kandidat memberi iming-iming atau uang. Isu negatif seperti tersandung masalah hukum serta bertemu langsung oleh kandidat,” jelasnya. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
