JABARNEWS | BANDUNG – Tokoh masyarakat Jawa Barat sekaligus penggagas pemekaran Kabupaten Pangandaran Eka Santosa menyoroti dinamika kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran.
Menurut Eka, sejak dirintis Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 2016, program KJA berjalan dengan baik. Namun, belakangan muncul sikap berbeda dari pemerintah daerah.
“Sejauh yang saya ketahui, dulunya program ini mendapat dukungan. Kini justru ada penolakan,” ujar Eka saat ditemui di Alam Santosa, Pasir Impun, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jumat (22/8/2025).
Eka menekankan, Pemkab seharusnya hadir memberi solusi, bukan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ia menyebut PT Pasifik Bumi Samudra (PBS), mitra Unpad dalam KJA, telah melakukan audiensi dengan Bupati. “Akan lebih baik jika pemerintah daerah melihat peluang positif dari program ini,” tambahnya.
Mengenai kunjungan mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata bersama rombongan ke Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad pada 20 Agustus 2025, Eka menilai langkah tersebut kurang tepat sasaran. Menurutnya, diskusi semestinya diarahkan langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pemberi izin resmi KJA.
