JABARNEWS | SUMEDANG – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia dalam 10 jilid yang tengah dikerjakan oleh Kementerian Kebudayaan hanya ditulis oleh tim sejarawan profesional, bukan oleh aktivis, politisi, maupun LSM.
“Yang menulis sejarah ini adalah sejarawan ya, sekali lagi bukan aktivis, bukan politisi, bukan LSM,” ujar Fadli usai menyampaikan materi dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (24/6/2025).
Fadli menekankan bahwa proyek ini bukan dimaksudkan untuk menulis ulang sejarah hak asasi manusia secara spesifik, melainkan sejarah Indonesia secara utuh dengan pendekatan keilmuan dan historiografi yang kuat.
“Kalau sejarah itu ditulis oleh aktivis atau politisi, ya pasti sesuai dengan kepentingannya. Yang kami libatkan adalah orang-orang yang benar-benar belajar sejarah dengan metode dan analisis ilmiah,” jelasnya.
Menurut Fadli, Indonesia terakhir kali memiliki buku sejarah nasional komprehensif melalui Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang ditulis oleh tokoh-tokoh seperti Nugroho Notosusanto dan Sartono Kartodirdjo, yang terbit antara 1974 hingga 1984 dan dimutakhirkan terakhir kali pada 2008.
