JABARNEWS | BANDUNG – Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat I, II dan III menyelenggarakan Focus Group Discussion Penegakan Hukum Pidana Perpajak di Provinsi Jawa Barat yang bertema ‘Peningkatan Sinergi Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan’ pada Rabu (24/7/2024).
Kegiatan ini dihadiri oleh Stat Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Perpajakan. Direktorat Penegakan Hukum, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, II, dan III, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.
Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta dihadiri lebih dari 100 peserta yang terdiri dari Perwakilan Para Kepala Kejaksaan Negeri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jaksa Penchti serta Pegawai terkait lainnya di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat. Di kesempatan ini para peserta FGD berkumpul bersama dalam rangka membahas isu-isu terkait penanganan pidana perpajakan di Provinsi Jawa Barat
Para peserta kegiatan bersama-sama berkomitmen untuk mendukung penerapan peraturan perundang-undangan di Bidang Perpajakan yang merupakan tulang punggung bagi pembiayaan pembangunan negara. Setiap pelanggaran dalam bidang perpajakan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan sosyal dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, penegakan hukum di bidang perpajakan menjadi prioritas penting di Direktorat Jenderal Pajak. Tiga institusi utama dalam penegakan hukum pidana pajak vakni Penyidik di Kanwil DJP, Kepolisian Daerah, dan Kejaksaan Tinggi maupu Kejaksam Negeri terus meningkatkan sinergi antar lembaga agar penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan di Provinsi Jawa Barat bisa berjalan dengan lancar.
