JABARNEWS | BANDUNG – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat meminta kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Bandung untuk membentuk tim hukum.
Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu mengatakan, pembentukan tim hukum tersebut diharapkan bisa melakukan kajian dan membuat terobosan hukum agar ada perbaikan kedepannya.
Selain itu, Haru menanggapi terkait proses pengangkatan wakil wali kota Bandung yang dinilainya terlalu berbelit dan menghabiskan waktu.
Padahal, waktu yang terbatas 18 bulan dengan tak diangkatnya wakil wali kota menandakan ada salah dalam mekanisme dan masalah prosedur yang mestinya diperbaiki ke depan.
“Saya tegaskan tak ada oposisi karena oposisi urusan pemerintah pusat yang tak memasukkan kadernya sebagai menteri itu oposisi. Kalau di daerah instruksi Majelis Syuro tak ada (oposisi),” kata Haru di Kota Bandung, Jumat (1/4/2022).
