Imron menjelaskan bahwa masyarakat yang ekonominya rendah dan pendidikannya kurang, terkadang tidak peduli terhadap data kependudukan, seperti KTP maupun KK.
“Tetapi, mereka akan protes keras jika tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal, pemerintah itu mendasarkan data penerima bantuan dari data kependudukan,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya membentuk Forum Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon (FPKSKC) untuk bisa mengawal dan mendampingi masyarakat dalam memperoleh data yang valid.
“Termasuk juga dalam urusan verifikasi, agar tidak ada data palsu,” tandasnya. (Red)
